>>>>

Selamat Datang di Website UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau === Visi : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Andal dan Profesional”

Informasi

Pemanfaatan Aplikasi E-Office Dalam Kegiatan Perkantoran Untuk Mendukung E-Goverment

Pemanfaatan Aplikasi E-Office Dalam Kegiatan Perkantoran Untuk Mendukung E-Goverment

PM Admin | Rabu, 19 April 2017 - 09:20:10 WIB | dibaca: 898 pembaca

Oleh: Ir. ADRY NELSON

Widyaiswara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau

Tulisan ini juga pernah di muat majalah Teroka terbitan Bappeda Prov.Riau. Volume 10, No.2 Desember 2016


Abstrak

 

Pada era globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka penerapan e-government  di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

Aplikasi e-office sebagai bagian dari pengembangan e-government adalah istilah yang diciptakan untuk menutupi meningkatnya penggunaan komputer berbasis teknologi informasi untuk pekerjaan kantor.

Pemanfaatan aplikasi e-office akan sangat membantu pegawai di kantor pemerintahan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Penerapan aplikasi e-office di lingkungan perkantoran sudah dilaksanakan, namun belum dapat berjalan dengan optimal.

Tulisan ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran tentang pemanfaatan aplikasi e-office dalam kegiatan perkantoran untuk mendukung e-government.

Kata Kunci: E-government, E-office, Kegiatan Perkantoran.

 

Abstract

 

In the era of globalization technological information and communication progress the implementation of e-government in the environment of the Government of Riau Province is a must that can not bid again.

The app e-office as part of the development of the e-government is a term coined to cover the increasing the use of the computer based information technologies to an office job.

The utilization of the app e-office would be very helpful employees in the office of the government in solving the tasks them to be able to walk with efficient and effective.

Implementation of the app e-office in the environment of office  has implemented, but has not been able to walk with optimally.

This article made in order to give an idea of the utilization of the app e-office in activities office  to support e-government.

Keywords: E-government, E-office, Office Activity

 

I.          PENDAHULUAN

Tulisan ini diawali dengan ketertarikan Penulis pada saat kedatangan dua orang tenaga khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ditugaskan dan ditempatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Riau ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk dalam hal ini ke Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Provinsi Riau, pada tanggal 4 April 2016 lalu. Kedua tenaga TIK tersebut adalah Thomas Alva Edison dan Reza Aprianti.

Di dalam hati Penulis bertanya-tanya, ada kepentingan apa Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau sampai menempatkan tenaga khusus pada setiap SKPD? Apakah SKPD-SKPD tersebut tidak memiliki tenaga yang andal dalam teknologi informasi? Namun setelah mendapat penjelasan dari kedua petugas tersebut, barulah jelas duduk perkaranya.

Penempatan tenaga khusus TIK dimaksud Itu dilakukan dalam rangka mendorong penyempurnaan Electronics Government (e-government) atau pemerintahan berbasis elektronik dan teknologi pada setiap SKPD dan sekaligus menata rencana penerapan aplikasi Electronics Office (e-Office) di lingkungan perkantoran Pemerintah Provinsi Riau. Walaupun kegiatan ini agak terlambat dari segi perkembangan teknologi digital yang telah jauh berkembang pesat, tapi langkah ini patut diacungi jempol. Artinya gong e-government atau pemerintahan berbasis elektronik telah dimulai. Mau tidak mau, suka tidak suka, setiap SKPD harus menyiapkan diri untuk menindak lanjuti program ini.

Apalagi pada saat upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke 59 pada tanggal 9 Agustus 2016 yang lalu, Pemerintah Provinsi Riau dengan berani mengusung tema “Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi”. Dalam sambutannya, Gubernur Riau, Bpk. Arsyadjuliandi Rachman, menyatakan bahwa tema tersebut diangkat dalam rangka meningkatkan  meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada masyarakat Riau. Selain itu, untuk mempertegas kemauan yang kuat dalam pelayanan teknologi informasi maka pada saat yang bersamaan, Gubernur Riau juga telah meresmikan Riau Go IT. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Riau Go IT merupakan moto tag line Provinsi Riau dalam bidang informasi dan teknologi (IT).

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang  bagi  pengaksesan,  pengelolaan,  dan  pendayagunaan  informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  berbagai  transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat Riau ke dalam jurang kesenjangan digital (digital divide), yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Tulisan ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran tentang pemanfaatan aplikasi e-office dalam kegiatan perkantoran untuk mendukung e-government, terutama yang telah dilaksanakan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau.

 

II.        E-GOVERNMENT

a.      Pengertian Electronics Government

Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau admnistrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model-model e-governement yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

·       G2C (Government to Citizens)

Pada G2C, pemerintah membangun dan menerapkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Tujuan utama dari aplikasi e-government G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai kanal akses, sehingga masyarakat dapat menjangkau pemerintah dengan mudah untuk pemenuhan berbagai kebuthan pelayanan.

·       G2B (Government to Businesses)

Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian negara dapat berjalan lancar. Tujuan utama dari G2B adalah pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan kegiatan bisnis. Dalam G2B, pemerintah menyediakan layanan-layanan bisnis dan pelaku bisnis menjual produk atau layanan kepada pemerintah. Penerapan G2B antara lain adalah e-procurement, manajemen pajak online dan e-auctions.

·       G2G (Government to Governments)

G2G merupakan interaksi digital antar organisasi, departemen dan otoritas pemerintahan. Sistem G2G meliputi integrasi sistem informasi antar departemen atau organisasi pemerintah dalam satu negara dan interaksi dengan pemerintah negara lain. Kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan diplomasi, tetapi juga memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

 

b.      Manfaat

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat, diantaranya:

1)      Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

2)      Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN);

3)      Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

4)      Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

5)      Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan

6)      Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sejarah pengembangan e-government di Indonesia sudah dimulai dari zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, mengintruksikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

Meskipun sudah lebih dari dua dekade diinstruksikan, namun hingga saat ini perkembangan e- government di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat ke-7 diantara negara di kawasan Asia Tenggara dalam laporan survey Persatuan Bangsa Bangsa (2012) berdasarkan e-government development  index, disingkat EGDI. EGDI  adalah indikator  komposit  yang  mengukur  kemauan  dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakaan layanan publik. EGDI untuk edisi 2012 diukur berdasarkan tiga sub index yaitu   online   service   index,   telecommunictaion index,  dan human capital index.

Pada saat ini diakui telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah masih berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan). Sedangkan  tingkat  tiga  (pemantapan)  dan  tingkat  empat  (pemanfaatan) belum tercapai. Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bah










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)